Peraturan Seputar Pemberian ASI

21 Jan

LAW

Menyusui adalah kewajiban seorang ibu, dan hak bagi seorang anak.Karena ASI adalah makakan terbaik bagi bayi. Hal ini juga didukung oleh pemerintah maupun dunia. Sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya program menyusui , lahirlah berberapa peraturan perundang undangan menyangkut pemberian ASI.Karena  jelas sudah ada  peraturan perundang undangan yang memberikan dukungan dan perlindungan terhadap pemberian ASI , maka bagi para ibu khususnya ibu bekerja tak perlu khawatir dan ragu-ragu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Berikut adalah beberapa peraturan perundangan menyangkut pemberian ASI.

Konvensi Hak Anak, diratifikasi oleh Keppres No. 36/1990
Aktivitas menyusui sesungguhnya adalah implementasi dari Konvensi Hak Anak –
KHA- (Convention on the Rights of the Child) khususnya pasal 6 dan pasal 24 (2.a,
2.c), yaitu tentang upaya pemberian makanan yang terbaik, bergizi serta pengasuhan
yang optimal ===> Sebagai dasar bagi ibu untuk menyusui

UUD
Pasal 27 ayat 2 = Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan
Jadi maknanya adalah seorang Ibu bekerja tetap mendapatkan hak bekerja yang layak dalam arti luas, termasuk menyusui anaknya, karena menyusui itu hak asasi manusia, hak asasi anak untuk hidup layak.
dan Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hak atas tumbuh dan berkembang salah satunya untuk mendapatkan ASI

UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan
Pasal 82 ayat (1):
Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83:

“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”
Berdasarkan penjelasan Pasal 83 menyebutkan bahwa ketersediaan tempat untuk menyusui disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak
Pasal 22 :
“Negara & pemerintah berkewajiban & bertanggungjawab memberikan dukungan sarana & prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak” di penjelasannya disebutkan bahwa sarana dan prasarana itu salah satunya adalah menyediakan ruang menyusui.

UU No. 49 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Pasal 49 ayat (2):Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Di penjelasan disebutkan bahwa yang disebut dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

PP NO. 69/1999 tentang LABEL DAN IKLAN PANGAN

Pasal 44 (1)
Setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar atau suara, pernyataan dan atau bentuk apapun lainnya.

Pasal 47 (4)
Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan (1) tahun dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus untuk kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI.

Pasal 51
(1) iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur dibawah lima tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya (2) selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi kesehatan.

UU No 36/2009 tentang KESEHATAN

Pasal 128
(1) setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis
(2) selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus

(3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum

Pasal 129
(1) pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif
(2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan PIDANA

Dalam Pasal 200 sanksi pidana dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2). Ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 201: bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 200 [berarti pidana denda bagi korporasi yang melanggar Pasal 200 adalah paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

Dalam Pasal 201 ayat (2) disebutkan pula bahwa selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

KEPMENKES NO 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang PEMBERIAN ASI
SECARA EKSKLUSIF DI INDONESIA
– Menetapkan asi eksklusif di Indonesia selama 6 bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai dengan anak berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
– Tenaga kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu yang baru melahirkan untuk memberikan asi ekslusif dengan mengacu pada 10 langkah
keberhasilan menyusui (LMKM), yaitu;
1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
2. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut
3. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui

4. membantu ibu hamil menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar
5. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis

6. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain asi kepada bayi baru lahir
7. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari
8. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui
9. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI
10. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASIi (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/rumah bersalin/sarana pelayanan kesehatan.

KEPMENKES NO 237/MENKES/SK/1997 tentang PEMASARAN
PENGGANTI AIR SUSU IBU

Pasal 2: Mengatur tentang pemasaran pengganti asi, yaitu:
– susu formula bayi (0-6 bulan)
– susu formula lanjutan (6-12 bulan)
– makanan pendamping ASI yang diberikan dengan mempergunakan botol dan dot. Serta alat perlengkapan bagi penggunaan pengganti asi meliputi botol dan dot

PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
METERI KESEHATAN NO 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 DAN
1177/MENKES/PB/XII/2008 tahun 2008 tentang PENINGKATAN
PEMBERIAN AIR SUSU IBU SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT
KERJA
Pasal 2:
Tujuan peraturan bersama ini:
a. memberi kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk memberikan atau memerah asi selama waktu kerja dan menhyimpan asi perah untuk diberikan kepada anaknya
b. memenuhi hak pekerja/buruh perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya
c. memenuhi hak anak untuk mendapatkan asi guna meningkatkan gizi dan kekebalan anak dan
d. meningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1) Menteri negara Pemberdayaan Perempuan bertugas dan bertanggung jawab:
a. memberikan pengetahuan dan pemahaman pada pekerja/buruh perempuan tentang pentingnya ASI bagi tumbu kembang anak serta kesehatan pekerja/buruh perempuan
b. memberikan pemahaman keadaan pengusaha/pengurus di tempat kerja tentang pemberian kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk memerah asi selama waktu kerja di tempat kerja

(2) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

a. mendorong pengusaha/pengurus serikat pekerja/serikat buruh agar mengatur tata cara pelaksanaan pemberian ASI dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dengan mengacu pada ketentuan peraturna perundangan ketenagakerjaan
b. mengkoordinasikan pemasyarakatan pemberian asi di tempat kerja
(3) Menteri Kesehatan:
a. melakukan pelatihan dan menyediakan petugas terlatih pemberian asi
b. menyediakan, menyebarluaskan bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi tentang peningkatan pemberian ASI.

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NO 03 TAHUN 2010
TENTANG PENERAPAN SEPULUH LANGKAH MENUJU
KEBERHASILAN MENYUSUI
Pasal 1: definisi
Pasal 2: 10 langkah menuju keberhasilan menyusui terlampir dalam peraturan menteri ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 3: maksud penerapan 10 LMKM: sebagai panduan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dengan dukungan masyarakat dan keluarga dalam melaksnaakan penerapan 10 LMKM.
Pasal 4:Tujuan penyusunan penerapan 10 LMKM: menjamin akses dan mutu pelayanan bagi ibu untuk menyusui setelah melahirkan serta menjamin bayinya mendapatkan ASI eksklusif.
Pasal 5.
Penerapan 10 LMKM:
1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
2. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut
3. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui
4. membantu ibu hamil menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar
5. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis
6. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain asi kepada bayi baru lahir
7. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari
8. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui
9. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI
10. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASIi (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/rumah bersalin/sarana pelayanan kesehatan.
Pasal 6: fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarkan penerapan sepuluh LMKM dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas ibu dan bayi serta tenaga kesehatan yang ada.
Pasal 7: dalam hal ibu dan bayi mengalami gangguan kesehatn, maka pelaksanaan 10 LMKM disesuaikan dengan kondisi ibu dan bayi dengan emperhatikan kebutuhan dan kepentingan bagi ibu dan bayi.
Pasal 8: Unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dinas terkait dan masyarakat dapat melakukan sosialisasi dan diseminasi penerapan 10 LMKM.
Pasal 9:
(1) Gubernur dapat melakukan pembianaan atas pelaksanaan penerapan 10 LMKM di fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
(2) Bupati dan Walikota dapat melakukan pembinaan atas pelaksanaan penerapan 10 LMKM di fasilias kesehatan di tingkat Kabupaten/kota.

 

sumber :aimi-asi.org

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: